Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026 dan pemutakhiran data yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat..
Dalam paparannya, Kepala BPS Bandung Barat, Judiharto Trisnadi menjelaskan bahwa DTSEN merupakan hasil integrasi berbagai basis data sektoral seperti Regsosek dan P3KE dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci utama. Langkah ini diambil untuk meminimalisir anomali data serta memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
"DTSEN akan disinkronkan secara berkelanjutan dengan data administratif lainnya, mulai dari pajak kendaraan di Samsat, kepemilikan aset di BPN, hingga data transaksi keuangan digital. Hal ini dilakukan agar potret kesejahteraan masyarakat semakin mendekati kondisi riil di lapangan," ujar Judiharto.
Lebih lanjut, Judiharto membedah struktur klasifikasi kesejahteraan atau sistem desil dalam DTSEN. Ia menekankan bahwa pemahaman mengenai pembagian kelompok Desil 1 hingga 10 sangat krusial bagi pemerintah desa, mengingat intervensi bantuan sosial umumnya difokuskan pada masyarakat yang berada di kelompok Desil 1 hingga 4.
Ia juga menyoroti peran vital operator desa dan mekanisme Verifikasi serta Validasi (Verval) yang transparan. Menurutnya, desa memiliki otoritas untuk melaporkan perubahan status warga, seperti warga yang sudah mampu secara ekonomi, pindah domisili, atau meninggal dunia melalui operator SIKS-NG di tingkat desa.
#BPSKBB
#SensusEkonomi
